You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Basuki-PLN akan Kerjasama Penggunaan LED untuk PJU
photo Yopie Oscar - Beritajakarta.id

Basuki-PLN akan Kerjasama Penggunaan LED untuk PJU

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), akan melakukan penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Undertsanding (MoU) dengan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN). Kerjasama itu untuk pemasangan Light Emiting Diode (LED) Penerangan Jalan umum (LED).

Kami bayarnya sampai Rp 600 miliar satu tahun

Basuki mengaku, saat ini pembayaran listrik di ibukota mencapai Rp 600 miliar per tahun. Pembayarannya tidak menggunakan alat ukur meteran. PT PLN hanya menghitung per titik PJU yang ada di Jakarta.

"Kami bayar listrik kan pakai hitungan titik nih, nggak pakai meteran. Kami bayarnya sampai Rp 600 miliar satu tahun," kata Basuki di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (2/12).

Pemasangan 9.000 Lampu LED di Jakbar Rampung Desember

Nantinya semua PJU akan diganti dengan LED dengan sistem komputerisasi. Sehingga bisa menghitung langsung listrik yang terpakai. Dengan cara itu, Basuki yakin bisa menghemat pembayaran listrik hingga Rp 400 miliar per tahun.

"Kami mau ganti dengan LED semua langsung tersambung komputer. Bisa tahu titik mana pakai listrik berapa. Bayarnya jadi ketahuan itu bisa hemat Rp 400 miliar. Tapi menurut PLN kalau mau dihitung bener mesti pasang meteran, meteran pasang berapa duit. Nah saya mau buat MoU dengan sistem," ucap Basuki.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1189 personAnita Karyati
  2. Kelurahan Tanjung Duren Selatan Panen 14 Kilogram Sayuran

    access_time04-08-2026 remove_red_eye1172 personBudhi Firmansyah Surapati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye960 personFakhrizal Fakhri
  4. Pelaku Usaha Ikan Hias Dilatih Budi Daya Ramah Lingkungan

    access_time04-08-2026 remove_red_eye944 personAnita Karyati
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye853 personBudhi Firmansyah Surapati